- Memasuki usia Provinsi Kalimantan Selatan ke-63 tahun 2013 diakui telah banyak keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan dibawah kepemimpinan pasangan Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin dan Wakil Gubernur, H Rudy Resnawan.
Keberhasilan
pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat, antaralain mulusnya jalan
nasional dan jalan provinsi yang menjadi akses masyarakat dalam bidang
transportasi dan angkutan sejumlah penduduk unggulan daerah untuk
dipasarkan.
Selain itu menurunnya angka kemiskinan di Kalsel dari September 2012
tercatat sekitar 5,01 persen, kini tinggal 4,77 persen per Maret 2013
atau sekitar 181.739 jiwa. "Saya menyakini penurunan angka kemiskinan di
Kalsel dan kini posisi berada di tiga besar terkecil di Indonesia itu
berdampak luas terhadap sektor lainnya, termasuk sektor pendidikan dan
kesehatan," kata Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin.
Menurut Gubernur, menurunnya angka kemiskinan di Kalsel itu
merupakan wujud nyata dari kerja keras semua komponen masyarakat di
daerah ini dan berarti juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat
Kalsel.
Penurunan angka kemiskinan di Kalsel merupakan wujud nyata dari
pembangunan yang dilaksanakan selama ini dengan bersinergi dengan
pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel. Khususnya
bidang kesehatan, kata Gubernur Kalsel, Dampak nyata yang dialami
masyarakat Kalsel dari penurunan angka kemiskinan itu terjadinya
penurunan angka kematian ibu melahirkan dari 2010 sekitar 110/100 ribu
menjadi 92/100 ribu tahun 2011.
Selain itu Kata Gubernur, angka kematian bayi (AKB) juga mengalami
penurunan dari tahun 2010 tercatat 50/1.000 turun menjadi 34/1.000 tahun
2011.
Kemudian, umur harapan hidup masyarakat mengalami peningkatan dari tahun 2010 sekitar 63,7 tahun menjadi 68,4 tahun, tetapi usia harapan hidup warga Kalsel itu masih rendah dari warga Kalimantan Tengah(Kalteng).
Selain itu, seiring dengan menurunnya jumlah angka kemiskinan di
Kalsel per Maret 2013 itu, kini desa tertinggal di Kalsel terus menurun.
Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Provinsi Kalsel menyebutkan, hasil monitoring di lapangan jumlah desa
tertinggal yang ada pads 13 kabupaten/kola se-Kalsel saat ini sekitar
450 desa, turun dari tahun 2010 yang masih sekitar 600 desa.
Penurunan desa tertinggal itu berkat adanya sejumlah program
pemerintah yang diberikan kepada daerah, antara lain program nasional
pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perdesaan.
Selain itu, ada program yang diluncurkan pemerintah provinsi
(Pemprov) Kalsel sejak tahun 2008 yakni gerakan pengembangan masyarakat
dalam rangka pengentasan kemiskinan (Gerbangmas Taskin).
Untuk program Gerbangmas Taskin, katanya, Pemprov Kalsel
mengalokasikan dana setiap desa sebesar Rp50 juta dan setiap tahun
jumlah desa yang mendapat kucuran dana pemberdayaan masyarakat itu
sebanyak 52 desa dan setiap kabupaten dua kecamatan.
"Kira patut bersyukur alas keberhasilan pembangunan yang selama ini telah dilaksanakan, hal ini tidak terlepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat di daerah ini," kata Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, dalam setiap kesempatan.
Peran Berta masyarakat dalam mendukung pembangunan di daerah ini,
kata Gubernur, melalui upaya mereka menjadi situasi daerah ini sehingga
tetap kondusif sehingga pemerintah bisa melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan dengan baik.
- MP3EI Di Kalsel Mulai Geliat
Masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) koridor
Kalimantan, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan mulai menggehat,
salah satu geliat yang terlihat dengan berdirinya sejumlah proyek
pembangunan yang mendukung MP3EI.
Selama ini orang beranggapan bahwa MP3EI hanya wacana belaka, tetapi
kenyataan geliat program yang mendukung percepatan pembangunan ekonomi
Indonesia di Kalsel mulai tampak dan untuk koridor Kalimantan terkait
bidang energi dan pangan.
Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin menyatakan, sejumlah proyek yang
mendukung percepatan pembangunan ekonomi Indonesia di Kalsel meliputi
pembangunan fly over (jembatan layang) di Jalan A Yani Simpang Gatot
Subroto.
Proyek multiyears yang didanai APBN dalam dua tahun anggaran dan
menghabiskan dana sekitar Rp210 miliar im sepanjang 400 meter dengan
empat jalur dan dua jalur dan merupakan jembatan layang pertama di
Kalsel.
Selain jembatan layang sepanjang 400 meter dengan kontraktor PT
Pembangunan Perumahan (PP), jugs dilakukah pelebaran jalan pads sisi
kiri dan kanan sepanjang 375 meter dengan dana sekitar Rp36 miliar.
Pembangunan jembatan layang di Simpang Gatot Subroto Banjarmasin itu
diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan yang
terjadi di kawasan ini, terutama ketika pagi hari dan jam pulang
kantor/sekolah.
Kini progress pembangunan jembatan layang tersebut diperkirakan lebih
dari 40 persen dan diharapkan tedadi percepatan pembangunan, karena
selama ini menjadi keluhan masyarakat, karena terjadi kemacetan.
Selain itu, proyek yang juga mampu mempercepat pembangunan ekonomi di Kalsel adalah de-ngan beroperasinya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Asam-Asam unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2 X 65 Megawatt (MW), di Kabupaten Tanahlaut.
PLTU Asam-Asam unit 3 dan 4 telah dinyatakan layak operasional
setelah melalui tes dan kini sudah masuk sistem kelistrikan PT PLN
Kalselteng sejak April 2013 lalu.
Untuk pembangunan PLTU Asam-Asam unit 3 dan 4 di Desa Asam-Asam, Kabupaten Tanah laut dengan nilai investasi mencapai Rp1,7 triliun.
Selanjutnya, pabrik besi spons rotary kiln kapasitas 315.000 ton/
tahun dan power plant dengan kapasitas 2 X 14 MW yang dibangun patongan
antara PT Krakatau Steel, PT Aneka Tambang (Antam) dan Pemprov Kalsel.
pembangunan industri baja dan energi yang dibangun PT Meratus Jaya Iron Steel, di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan peletakan batu pertamanya oleh Wakil Presiden, HM Jusuf Kalla itu dengan investasi Rp 1,381 triliun.
Disamping itu, juga telah dibangun pembangkit listrik tenaga uap
(PLTU) yang dibangun pihak swasta yakni salah satu perusahaan
pertambangan yang beroperasi di Kalsel yakni PT Adaro Indonesia.
PLTU yang dibangun PT Makmur Sejahtera Wisesa (PT Adaro Power Group), di Kabupaten Tabalong tersebut dengan kapasitas 2 x 30 MW dengan nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun.
Kemudian, proyek pengembangan infrastuktur pertambangan di Kabupaten
Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru yang dibangun PT Arutmin Indonesia
dengan total investasi sekitar Rpl,5 triliun.
pembangunan peti kemas pelabuhan trisakti Banjarmasin oleh PT Pelindo III sepanjang 265 meter X 34,5 meter yang telah mulai dibangun April 2012 de-ngan nilai investasi Rp375 miliar.
Secara keseluruhan, kata Gubernur, nilai investasi dalam rangka
implementasi MP3EI di Kalsel lebih dari Rp 11 triliun dan investasi
tersebut berasal dari APBN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) daerah dan
swasta.
Penyiapan SDM Berkualitas Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin, menggagas pembangunan SMA Banua Kalsel (Bilingual Boarding School) yang dibangun sejak tahun 2010 yang didanai APBD Kalsel dengan total sekitar Rp45 miliar.
SMA Banua Kalsel yang kini memasuki tahun kedua dimaksudkan untuk
mencetak kader anak bangsa di daerah ini yang sehat fisik dan psikis
serta memiliki nilai akademis yang bagus dan diharapkan menguasai Bahasa
Inggeris.
Gubernur Kalsel, H Rudy Ariffin menyatakan, pihaknya berharap SMA Banua Kalsel mampu melahirkan generasi berkualitas dimasa mendatang. "Kira berkeinginan ke depan dari SMA Banua akan lahir generasi muda yang maju dan berkarakter sehingga menjadi generasi yang menjadi kebanggaan masyarakat di daerah ini, " ujarnya.
Menurut Gubernur Kalsel, putra-putri terbaik yang kini tersaring dari
generasi muda yang ada di daerah ini diharapkan nantinya para lulusan
SMA Banua Kalsel tersebut nantinya mampu menghadapi kompetisi global.
Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Prof DR Ir Mohammad Nuh, DEA, ketika melakukan kunjungan ke SMA Banua Kalsel itu, menyatakan, upayapeningkatan kualitas SDM yang dilakukan Pemprov Kalsel layak dibanggakan.
"Saya kira luar biasa apa yang telah dilakukan Pemprov Kalsel untuk meningkatkan kualitas SDM agar para generasi muda di daerah ini nantinya mampu bersaing di era global," ujarnya beberapa waktu lalu.
SMA Banua dibangun dengan dana yang bersumber dari APBD Provinsi
Kalsel beberapa tahun anggaran, hal itu salah satu ide dari Gubernur
Kalsel, H Rudy Ariffin, untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas
dimasa mendatang.
Menurut Mohammad Nuh, support Pemprov Kalsel untuk memajukan
pendidikan dengan membangun lembaga pendidikan yang berstanda
internasional im sangat luar biasa dan patut ditiru oleh daerah lainnya
di negeri ini.
"Kalau melihat support yang diberikan Pemprov Kalsel untuk memajukan dunia pendidikan itu, maka tidak tega rasanya membatalkan Sekolah berstandar internasional (SBI)," ujarnya.***
Sumber : Mata Banua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar