Bagi Hasil yang Adil

Senin, 23 Juni 2014

            Kalimantan Selatan dikenal sebagai salah satu lumbung energi di Indonesia. Setelah Kalimantan Timur, daerah ini penghasil batubara terbesar kedua di Indonesia. Batubara Kalimantan Selatan pada tahun 2013 mencapai 163 juta ton, dengan kontribusi 38,7 persen pada produksi nasional. Namun, perhatian pemerintah pusat kepada daerah pemilik sumber daya alam masih kurang. Berikut petikan wawancara jurnalis Kompas, Jumarto Yulianus, dengan Gubernur Kalimantann Selatan, Rudy Ariffin.

Bagaimana sistem bagi hasil sumber daya alam selama ini ?

            Saya contohkan batubara. Pungutan pemerintah bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaann Pertambangan Batubara itu 13,5 persen. Dari jumlah itu, daerah hanya menerima sekitar 3 persen. Itu pun harus dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota. Jadi, kami merasa pembagian royalty masih belum adil.

Sistem pembagian yang diharapkan daerah dari pusat ?

            Wilayah Kalimantan ini kaya sumber daya alam. Oleh karena itu, yang paling diharapkan perbaikan dalam sistem bagi hasil sumber daya alam. Kami berharap pembagian royalti batubara bisa 50 : 50 antara pusat dan daerah dari pungutan pemerintah 13,5 persen. Memang, royalty adalah pemasukan negara, tetapi daerah penghasil punya problem degradasi lingkungan hidup. Dengan bagi hasil yang adil, ada penerimaan yang bisa dipakai untuk perbaikan lingkungan.

Selain itu, perbaikan apa yang diharapkan pemerintah pusat ?

            Tentu saja harapan pertama infrstrukutr, khususnya jalan Trans Kalimantan. Masyarakat ingin jalan itu betul-betul selesai dan baik. Ini untuk memudahkan akses antarkabupaten sehingga setiap kabupaten bisa saling melengkapi dengan komoditas yang dihasilkan. Harapan kedua terkait pertanian dalam arti luas. Komitmen pemerintah mengupayakan ketersediaan pangan, alat-alat mekanisasi pertanian, dan riset harus lebih diperkuat. Ketiga, diharapkan ada pergeseran industri ke luar Jawa, seperti ke Kalimantan.

Lalu, figur kabinet seperti apa yang diharapkan ?

            Kabinet pada pemerintahan mendatang harus zaken cabinet, yaitu cabinet yang terdiri atas para pakar di bidangnya. Soal latar belakangnya, partai politik atau nonpartai, itu tergantung dari perekrutan. Mungkin ada proporsional pembagian berdasarkan partai koalisi, tetapi harus memberikan kader-kader terbaik. Jangan asal ditaruh saja.***

           

Sumber : Kompas, Sabtu (21/06/2014) Halaman 5