Bangun Masyarakat yang Sejahtera
Membangun masyarakat yang sejahtera adalah tugas
yang paling mendesak saat ini. Dan masalah kemiskinan merupakan masalah
nasional yang harus diatasi dengan segera. Hal itu disampaikan oleh Wakil
Bupati Hulu Sungai Selatan H Ardiansyah SHut kepada pengurus DWP HSS.
Untuk mengatasi masalah tersebut, tidak cukup hanya
dibebankan kepada pemerintah semata. “Karena, pemerintah sendiri memiliki
keterbatasan, baik keterbatasan dana, sumber daya manusia serta keterbatasan
secara geografis untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” kata Wabup HSS
ini.
Dikatakan Wabup, pemerintah berharap agar seluruh
komponen masyarakat ikut andil dalam mengatasi masalah bersama tersebut.
Termasuk apa yang dilakukan oleh organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)
melalui pemberdayaan perempuan. Diharapkan lewat organisasi DWP, para perempuan
bisa memperjuangkan nilai dan cita-cita yang melandasi keberadaan organisasi.
"Pasti DWP tetap eksis dan teruslah menjalin
kerjasama dan kebersamaan kuat,” ujarnya. Diharapkannya, dengan evaluasi dan
refleksi, pastilah muncul semangat dan tekad yang baru, untuk melakukan
perbaikan dan meningkatkan yang masih belum maksimal dilaksanakan, menuju hasil
yang lebih baik lagi.
"Kita memang patut untuk melakukan refleksi
ataupun introspeksi, evaluasi apa yang telah lakukan selama ini. Apa yang
kurang dan masih belum dilakukan secara maksimal, agar bisa dilakukan dengan
sebaik-baiknya, agar mencapai hasil yang diharapkan,” pesan Wabup.***
180 CPNS Diambil Sumpah
Sebanyak 180 orang CPNS di lingkup Pemkab Hulu
Sungai Selatan Senin (17/12) kemarin diambil sumpahnya menjadi PNS oleh Bupati
HSS Dr HM Safi’i di Pendopo Kabupaten HSS, kemarin pagi. Acara ini disaksikan
juga oleh Wakil Bupati HSS H Ardiansyah SHut, Sekretaris Daerah HSS Drs H
Achmad Fikry MAP, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Diklat Kabupaten HSS
Said Ali Fachir SH MH, dan kepala SKPD di lingkungan Pemkab HSS.
Dalam laporannya, Kepala BKD, Diklat Kabupaten HSS
Said Ali Fachir SH MH mengatakan bahwa jumlah CPNS yang diambil sumpahnya
menjadi PNS HSS ini ada sebanyak 180 orang. “PNS ini terdiri dari golongan III
sebanyak 90 orang, golongan II sebanyak 89 orang dan golongan I ada 1 orang.
Adapun jumlah PNS
berdasarkan rumpun pekerjaan adalah sebanyak 58 orang dari Tenaga
Kesehatan, 75 orang dari Tenaga Pendidikan dan 47 orang dari Tenaga Teknis
lain,” beber Said. Sementara itu, dalam sambutannya Bupati HSS Dr HM Safi’i MSi
mengucapkan selamat kepada CPNS yang sudah diambil sumpahnya.
“Selamat menempuh kehidupan sebagai PNS di Kabupaten
HSS,” ujar Bupati. Dan terimakasih kepada pihak terkait yang sudah memenuhi
tugasnya dengan baik, sehingga para CPNS bisa segera mendapatkan SK PNS dengan
cepat. “Mari kita mantapkan nilai-nilai keimanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dengan meluruskan niat dengan melaksanakan dan mengucapkan syukur.
Diniatkan dalam hati, diucapkan dengan syukur dan
alhamdulillah dengan perkataan dibarengi dengan keikhlasan, sehingga mendapat
ridha dan keberkahan lainnya,” ujar Bupati. Bupati juga mengajak kepada
masyarakat dalam tulisan, tuntun, bimbing dan kawal pihaknya, dengan ucapan
terimakasih, bukan dengan sogokan. Ini sebagai langkah untuk mengaplikasikan dalam melayani
masyarakat dengan sabar dan ikhlas.
“Mari kita mantapkan kehidupan dengan melaksanakan
niat syukur, tuntun, bimbing dan kawal kami dengan terimakasih dan syukur, ini
langkah konkrit yang dilakukan oleh semua birokrat,” ajak Bupati. Dalam
rangkaian kegiatan tersebut juga diserahkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS
menjadi PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten HSS tahun 2012.***
Melayani Masyarakat dengan Aksi Biro
Dalam melayani masyarakat di Hulu Sungai Selatan,
Pemkab HSS melakukan pelayanan publiknya dengan Aksi Biro. Hal ini sesuai
dengan instruksi Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011. Hal itu
diungkapkan oleh Bupati HSS Dr HM Safi’I MSi. “Dalam melayani masyarakat HSS
kita ingin melakukan yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat dimanapun
berada. Diharapkan dengan Aksi Biro ini, kami bisa memberikan pelayanan yang
maksimal kepada seluruh lapisan masyarakat kami,” harap Bupati.
Dibeberkan Bupati, Aksi Biro tersebut diantaranya
merubah pola pikir (mindset) dan pola perilaku dalam menjalankan tugas dan
fungsi melayani masyarakat dengan mengedepankan Aksi Biro daripada birokrasi.
“Diharapkan dalam melaksanakan gerakan Aksi Biro ini
dengan segera mengambil langkah-langkah nyata di lapangan yaitu dengan lebih
mengutamakan pelayanan kepada
masyarakat,” ujar Bupati. Diharapkan, juga segera menyesuaikan Standard
Operating Procedure (SOP) pelayanan publik yang ada pada satuan kerja perangkat
daerah dan unit-unit kerja pelayanan publik dengan lebih mengedepankan Aksi Biro
ini.
Yang tidak kalah penting lagi, kata Bupati, adalah
menyiapkan sumber daya manusia aparatur yang berkompeten dalam memberikan
pelayanan publik pada satuan kerja perangkat daerah dan unit-unit kerja
pelayanan publik masing-masing. Dari hal-hal yang dilakukan di atas, diharapkan
berdampak pada perubahan pola pikir (mindset) pola perilaku aparatur
Pemkab Hulu Sungai Selatan dalam
menjalankan tugas dan fungsi melayani masyarakat dengan mengedepankan Aksi Biro
daripada Birokrasi.
Selain itu diharapkan tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam
memberikan pelayanan publik. “Juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
dan menjamin ketersediaan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Hulu
Sungai Selatan,” kata Bupati.
Dengan Aksi Biro ini diharapkan pihaknya bisa lebih
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah
daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik di wilayah HSS.***
Sekda Buka Rakercab PWRI
Pengurus Cabang PWRI
(Persatuan Wredatama Republik Indonesia) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
menggelar rapat kerja cabang (Rakercab), di Pendopo Kabupaten. Rakercab dibuka
Sekretaris Daerah Drs HA Fikry MAP, yang dihadiri seluruh pengurus PWRI cabang
dan ranting se Kabupaten HSS.
Menurut Ketua Cabang
PWRI Kabupaten HSS H Amansyah Nor, rapat kerja ini dilaksanakan untuk
mengevaluasi hasil kerja tahun lalu. Sekaligus untuk menyusun program kerja
tahun 2013-2014. “Dari evaluasi rapat kerja ini, diharapkan dapat diperoleh
masukan-masukan sekaligus memotivasi kepada pengurus tingkat cabang maupun
tingkat ranting,” harapnya.
Dijelaskan Amansyah,
Rakercab juga bertujuan untuk mempererat hubungan antar ranting dan ranting
dengan cabang. “Kita berharap Rakercab ini dapat menghasilkan yang terbaik,
yang dirasakan manfaatnya bukan saja oleh anggota PWRI akan tetapi dirasakan
pula oleh masyarakat dan pemerintah,” cetusnya.
Rakercab ini juga untuk
meningkatkan sumber daya anggota PWRI, sehingga nanti dapat membantu
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintan untuk kemakmuran
masyarakan.
“Kami juga mengucapkan
terimakasih kepada pemda, yang telah memberikan bantuan dana untuk melaksanakan
program PWRI,” kata Amansyah. Amansyah mengimbau kepada seluruh anggota PWRI
agar dapat memberikan suaranya di TPS pada pemilihan kepada daerah nanti.
"Pilihlah pemimpin yang benar-benar amanah dan mementingkan kepentingan
masyarakat,” imbaunya.
Sementara itu, Sekda
HSS Drs HA Fikry MAP, mengatakan tahun depan akan memberikan hibah mobil roda
empat untuk menunjang kegiatan operasional PWRI. “Anggota PWRI nanti akan
diberikan pelayanan kesehatan khusus, baik di rumah sakit atau di Puskesmas.
Dan untuk pengecekan kesehatan bisa dilakukan setiap sebulan sekali,” janjinya.
Fikry berharap, program
kerja yang disusun dalam Rakercab mencerminkan ketanggapan sosial, tehadap
persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. "Usia dan ikatan kedinasan
bukan merupakan hambatan, untuk berperan aktif dalam membangun stabilitas
sosial, yang kondusif serta membantu masyarakat mengatasi permaslahan yang
dihadapi,” ujar Fikry.
Menurut Fikry, segala
permasalahan yang dihadapi PWRI harus dikemukakan untuk mencari solusi terbaik.
Termasuk mengacu pada visi dan misi, yakni memperjuangkan peningkatan
kesejahteraan para pensiun. "Jadikan juga kegiatan sebagai bentuk
penyegaran dan untuk lebih mempererat silaturahmi sesama pengurus,”
harapnya.***
Badan KB dan BPMP Gelar Semiloka SKPD
Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
(HSS) mengelar semiloka SKPD, di Gedung Kesenian Kandangan, belum lama tadi.
Semilokan tersebut, dibuka oleh Wakil Bupati HSS H Ardiansyah SHut, yang
diikuti aparatur desa seKabupaten dan tim PNPM Mandiri.
Menurut Kepala Badan
Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Dra Is Susilastuti,
semiloka SKPD ini dilaksanakan untuk meningkatkan komitmen eksekutif dalam
pemberdayaan masyarakat desa, sekaligus untuk memperkuat pelaksanaan percepatan
pembangunan desa yang partisipatif.
Selain itu juga untuk
memperkuat komitmen dalam rangka penangulangan kemiskinan dan pemberdayaan
masyarakat. "Dengan semiloka ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi
lintas sektoral, baik dalam program pemberyayaan masyarakat, maupun
penangulangan kemiskinan,” ujar Susi.
Sementara itu, Wakil
Bupati HSS H Ardiansyah SHut mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan,
sebenarnya di HSS sudah ada beberapa program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan oleh pemerintah. Dari inpres desa
tertinggal, program tabungan kesejahteraan rakyat, kredit usaha untuk
kesejahteraan rakyat, program jaring pengaman sosial bidang kesehatan.
"Semua program
tersebut memiliki satu tujuan, yakni
untuk mengentaskan masyarakat," ujarnya. Namun, bila dicermati,
program tersebut terdapat beberapa kelemahan mendasar dari berbagai program
pengentasan kemiskinan selama ini. Menurut Ardiansyah, tidak optimalnya
mekanisme pemberdayaan warga miskin ini terjadi karena programnya lebih bersifat dan berorientasi pada belas
kasihan, sehingga dana bantuan lebih dimaknai sebagai dana bantuan cuma-cuma.
"Konsep tersebut
dianggap menghilangkan kendala sikap mental dan kultural yang dimiliki oleh
warga miskin,” cetusnya. Selain itu, kata Ardiansyah, program pemberdayaan
lebih dimaknai secara parsial. Misalnya titik berat kegiatan program, hanya
mengintervensi pada satu aspek saja, seperti aspek ekonomi atau aspek fisik,
belum diintegrasikan dalam suatu program pemberdayaan yang terpadu.
“Untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan tersebut, maka pemkab HSS telah melaksanakan program ampih
miskin, sebagai program inisiatif daerah dalam menanggulangi kemiskinan,”
ujarnya. Ditambahkan Ardiansyah, program ampih miskin dapat mengurangi titik
lemah program pengentasan kemiskinan, yang telah banyak diluncurkan serta
memperkuat program pemerintah pusat selama ini.***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar