Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kembali Raih Penghargaan

Sabtu, 10 Desember 2016

Bertempat di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo No 7 Surabaya, Jawa Timur, Kamis (08/12/2016) diselenggarakan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se Dunia ke 68 Tahun 2016 dengan mengambil tema Harmoni dalam Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dalam Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Kegiatan tersebut terselenggara atas kerjasama antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Ardiansyah mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS sekaligus menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly.

Penghargaan tersebut diberikan karena berhasil memimpin kabupaten untuk memenuhi kriteria atas upayanya membina dan mengembangkan Kabupaten HSS menjadi kabupaten yang peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada Tahun 2015 dengan capaian implementasi rata-rata 76,25 dengan kriteria Peduli.

Menkumham, Yasonna H Laoly, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengevaluasi beberapa provinsi, kabupaten / kota yang telah memenuhi kriteria sebagai kabupaten / kota yang Peduli HAM untuk diberikan penghargaan.

Disebutkan Menkumham, Presiden RI Joko Widodo pada Peringatan Hari HAM se Dunia Tahun 2015 di Istana Negara menegaskan bahwa semua menghormati dan menegakkan HAM bukan karena HAM merupakan amanat konstitusi dan merupakan bagian dari Universal Of Human Right tetapi juga meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjadi dasar hubungan antar pemerintah dengan rakyatnya. Ia mengharapkan agar semua menjaga hubungan kedamaian.

"Mari kita jadikan keberagaman di Indonesia untuk menjadi kekuatan bangsa, kekuatan kita bersama untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar karena mampu menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut,” tegas Menkumham.

Selain itu, ia menghimbau kepada seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota untuk mempublikasikan penghargaan yang telah diterima. Ia juga menambahkan agar pemerintah daerah berperan aktif untuk turut serta mengemban kewajiban dalam menghormati serta melindungi HAM.

"Pemerintah daerah sebaiknya melakukan perubahan-perubahan serta mendorong dalam menciptakan lapangan kerja,” himbau Menkumham.

Selain daripada itu, untuk kabupaten/kota yang meraih penghargaan tahun 2016 sebanyak 228 dari 28 Provinsi, sementara pada tahun 2015 hanya 138 kabupaten/kota dari 29 Provinsi atau naik hampir 70% dari tahun lalu.

 "Kedepannya diharapkan agar kabupaten/kota berusaha memenuhi aspek-aspek dan juga kriteria-kriteria pemenuhan HAM yang sudah ditetapkan, dan untuk kabupaten/kota yang berhasil meraih predikat Peduli HAM diharapkan untuk dapat terus mempertahankan prestasi yang telah diraih serta tingkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan arahan Presiden RI," ujarnya.

Ia juga menambahkan ada beberapa hal penting yang perlu disikapi diantaranya meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mendukung Rencana Aksi HAM, mengapresiasi kepada kepala daerah yang Peduli HAM, serta Kemenkumham telah meluncurkan Simas HAM untuk menampung laporan-laporan dari masyarakat melalui sistem aplikasi online.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan yang terakhir dalam rangka meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saat ini Kemenkumham sudah memiliki 19 MoU dalam rangka kerjasama dan dukungan dari pemerintah provinsi untuk meningkatkan program pemajuan HAM.

 "Terus perkuat program pemerintah dan junjung tinggi hak dan segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.

Menkumham mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atas diraihnya penghargaan Peduli HAM, semoga dengan diraihnya penghargaan tersebut dapat lebih memacu prestasi agar lebih baik kedepannya. (akhmad husaini)